Pasca era reformasi
Politisi minim literasi
Birokrasi minim refleksi
Republik masih melahirkan pemimpin fiktif
hampir dua dekade sudah dibumbuhi luka kolektif
— citra orba basi kian tak terkemasi
korupsi, kolusi, nepotime politisi
kursi perpolitikan bak residivis
mengulang luka mendulang suka
tidak ada nyanyian transformasi
bagi Indonesia —masih berupaya
takut terpedaya
Indonesia kini masih berdiri mematung, menantikan tercapainya progres birokrasi mapan dan transparan. Kesenjangan yang terjadi masih tercium lekat dalam rumah tangga pemerintahan hingga kini; perubahan masif seolah mengepentingkan golongan berdasi daripada kepentingan golongan rakyat yang masih memperjuangkan sesuap nasi.
Secara fundamental, tentu Indonesia saat ini masih fokus mencari definisi pemimpin sejati dari pikiran-pikiran masyarakat sipil dan deretan aspirasi rakyat kecil.
Meningkatnya kebutuhan primer masyarakat, menurunya defisit, melonjaknya tingkat inflasi, kisruhnya kasus penodaan agama, terpecahnya kasus korupsi para kepala daerah hingga anggota dewan menambah bumbu-bumbu depresi Indonesia yang terkatung-katung masih tanpa resolusi.
Progres pemimpin seringkali menjadi sangat tidak strategis dengan maraknya pertimbangan masal yang menghambat rancangan regulasi menuju Indonesia yang
good leadership. Juga, kisruh kasus ingkar janji dan sederet tindakan tidak terpuji pejabat nasional dan daerah makin menanami bobroknya akar pemerintahan Indonesia yang berdampak pada meningkatnya intervensi masyarakat terhadap upaya kebijakan pemerintah saat ini.
Dewasa ini, nyatanya Indonesia masih harus terluka dengan masalah-masalah yang pernah terekam jejak sejarah, di bayangi narasi perpolitikan yang berdarah-darah, dengan moral kependudukan dan kepancasilaan yang masih jauh dari kata Bhineka Tunggal Ika. Sampai pada luka yang kesekian, yang dibutuhkan Indonesia untuk menyembuhkan luka hanyalah pemimpin yang Pancasilais, berideologi sederet Panca ke-Bhinekaan serta menanami perilaku Sila kesatuan. Lalu, sudahkah kita temukan hal tersebut pada dada pemimpin-pemimpin kita? para pejabat daerah, nasional?
Masih belum.
Pancasilais masih berada dalam imajinasi pemerintahan, suatu kualifikasi berbobot antara pemikiran dan harapan-harapan dunia perpolitikan dan kemasyarakatan yang sulit disentuh pembuktian. Kecil harapan kita menemukan pemimpin yang seperti ini kalau tidak berupaya untuk membentuk generasi muda non-politik agar menstimulasi dunia pemerintahan menjadi lebih regulatif dan demokratif, jauh dari tindakan konsumtif, koruptif, dogma-dogma negatif, atau bahkan figur pemimpin fiktif yang berdiri diatas pencitraan media massa yang mengincar pengakuan para awam yang berstigma sempit.
Generasi muda diharapkan mampu mengeksekusi ketimpangan-ketimpangan perpolitikan yang masih banyak terjadi pada fraksi-fraksi kursi pemerintahan yang sekedar mencicipi eksistensi namun tidak mengindahkan milisi pada sejatinya visi politisi.
Barangkali generasi muda dari kota bisa bersuara. Juga, generasi muda dari desa menyeruah, menjadi provider aspirasi rakyat. Para mahasiswa-mahasiswa berideologi, juga berbagi opini, barangkali sedikit menyibak dan menyimak perubahan-perubahan yang berhasil direalisasikan di desa-desa mereka, di kampung-kampung mereka, sesuai janji-janji dan orasi khas kampanye, atau bahkan mengkritisi sederet bobot basi-basi politisi.
Meski Indonesia kini masih dalam pencarian jati diri, mari setidaknya sedikit demi sedikit membentuk generasi negarawan yang berparadigma ke-Bhineka-an.
Generasi muda masa kini, dituntut untuk lebih proaktif, ber-buddhi, mengkritisi tanpa menghakimi, berdebat pada tempat dimana aspirasi dapat tersampaikan dalam skala seluas-luasnya, cerdas dalam memilah, menjajaki media massa secara presisi tidak melulu di cekoki dengan satu pemberitaan yang kerap hanya mencitrakan para tuan dan nyonya berdasi, pro kubu kanan- kubu kiri. Hal itulah yang sesungguhnya sangat diharapkan bumi Indonesia dalam trauma politika dan trauma etika Bhineka Tunggal Ika dewasa ini.
Oleh : Vita Aulia Ramadhani
#UntukDetikNEWS.com
.
